Multikulturalisme Pendidikan di Sekolah

Oleh:
Ade Wahyudin, S.Pd., M.A. Hum.

A. PENDAHULUAN

Banyak temuan yang menyatakan bahwa agama di era global ini sebagai pemicu munculnya konflik sosial dan mendorong masyarakat menjadi konservatif, fundamental dan berbuat radikal. Pasca reformasi 1998 Indonesia banyak menemui permasalahan sosial. Meningkatnya kelompok separatis, konflik Ambon, Maluku, dan konflik lainnya atas nama suku maupun agama menjadi bukti nyata. Fenomena yang memprihatinkan adalah agama menjadi alasan radikalisme, anti demokrasi, dan anti  Barat. Al-Qaraḑawi sebagaimana dikutip Achilov berpendapat, bahwa kurangnya pengetahuan umum tentang Islam adalah penyebab utama ekstremisme, intoleransi radikal, dan interpretasi yang kaku tentang keislaman (Achilov and Sen, 2016). Dampaknya, paham keagamaan yang eksklusif dan intoleran itu pada akhirnya semakin menggurita ke mana-mana, termasuk menggejala di dunia pendidikan. (Darmadi, 2016)

Dalam penelitian, disertasi tahun 2014 berjudul “Nurturing The Salafi Manhaj: A Studi of Salafi Pesantren in Contemporary Indonesia,” menunjukkan bahwa ternyata konservatisme dan fundamentalisme agama di Indonesia semakin meningkat. Akibatnya, banyak tindakan intoleran dan radikal atas nama agama bermunculan. Dalam disertasi tersebut menemukan bahwa di Indonesia pada tiga dekade akhir ini semakin meningkatnya keberagamaan manhaj salafi akibat globalisasi Islam Timur Tengah. Tipe keberagamaan yang dapat diamati ada tiga, pertama salafi puris yang memurnikan ajaran Islam dari kesyirikan, bid’ah, khurafat, dan mitos. Orang yang diluar dari mereka dianggap kafir yang perlu dimusuhi, walaupun ada sebagian kecil kelompok mereka yang tidak mempermasalahkan. Tipe yang kedua adalah salafi haraki, yakni salafi puris namun menolak idiologi negara yang bukan atas dasar syari’ah Islam. Kemudian yang ketiga salafi jihadi, yaitu salafi haraki yang melakukan pemberontakan atau serangan untuk menolak idiologi negara yang bukan syari’ah. Manhaj salafi juga mengembangkan ajaran al-wala’ wal bara’ yaitu mencintai yang sesuai dengannya dan membenci atau mengafirkan yang tidak sesuai dengannya (Wahid,2014b: 35–44).

Meningkatnya keberagamaan manhaj salafi di Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman agama yang fundamental dan konservatif semakin meningkat. Kemudian tumbuhnya keberagamaan yang tidak memberikan ruang perbedaan untuk sesama. Tidak ada toleransi terhadap perbedaan. Meningkatnya intoleransi ini dalam beragama dapat menciptakan konflik sosial. Selain itu, semakin meningkatnya pemahaman yang menolak terhadap penafsiran ulang atas ajaran-ajaran secara progresif maupun liberal. Kecenderungannya mempertahankan pemahaman yang sudah ada dan sistem sosial yang sudah baku. Ada dua hal yang memicunya, pertama menguatnya arus demokrasi yang selalu dikaitkan dengan Barat. Kedua karena pengaruh kuat dari negara Timur Tengah. Meningkatnya konservatisme seperti ini terjadi dalam tubuh organisasi masyarakat yang sudah mapan sekalipun, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Muhammadiyah (Wahid, 2014a). Dalam pengertian Duderija karena berkembangnya pengaruh neo-traditional salafism, yakni pemahaman agama yang tekstualis dan menolak penafsiran ulang sehingga menyebabkan pemahaman yang fundamental (Duderija, 2010).

Lebih lanjut, dalam disertasi Din Wahid menjelaskan bahwa pemahaman-pemahaman keagamaan yang fundamental di Indonesia bersumber dari gerakan pendidikan. Seperti dalam kasus pengembangan keberagamaan manhaj salafi di Indonesia bermula dari gerakan pesantren yang telah mereka dirikan. Kemudian perkembangan pesantren seperti ini signifikan, cepat, dan masif. Sehingga bisa diprediksikan wajah keberagamaan dengan model fundamental dan konservatif ini akan terus tumbuh (Wahid, 2014b: 191–234). Berikutnya, pengembangan agama yang fundamental ini merambah kepada sekolah-sekolah umum dengan pendidikan agama model rohis. Berdasarkan penelitian yang sudah ada pola pendidikan rohis membentuk keberagamaan yang fundamental. Bahkan, selangkah lagi bisa menuju ke radikalisme. Hal ini karena didukung juga oleh guru agama yang menjadi pembimbingnya (Tarobin, 2014). Di samping itu bacaan-bacaan yang menjadi pedoman para aktivis rohis dengan menggunakan pemahaman yang dangkal. Sumber bacaan yang tidak jelas itu dengan tanpa analisa yang dalam menyebabkan pemahaman yang semakin sempit. Akibatnya fundamentalisme dan konservatisme agama semakin menguat (Yani, 2014).

Argumentasi di atas menunjukkan bahwa pendidikan agama menjadi pemicu manusia berpandangan fundamental dan konservatif bahkan berbuat radikal. Jika demikan, pendidikan agama dapat menjadi hambatan bangsa untuk berkemajuan, menuju masyarakat demokrasi, atau menjadi masyarakat yang berperadaban modern. Agama dalam hal ini mengalami degradasi nilai yang seharusnya menjadi petunjuk manusia menuju jalan kehidupan yang lebih baik, kemudian memberikan jalan menuju kebahagiaan dan sebagai rahmat seluruh alam, tetapi hal ini menjadi sulit terwujud. Permasalahan ini terjadi karena metode memahami ajaran agama yang salah, proses pendidikan yang tidak mengedepankan pada asas kemanusiaan, dan bersikap eksklusif. Menurut H.A.R. Tilaar, bila pendidikan tidak bertumpu untuk memperkuat kohesi sosial, maka pengembangan ilmu kemanusiaan menjadi terkendala (baca Tilaar, 2012: 103–105).

Semestinya pendidikan agama dapat membekali anak didik tentang nilai-nilai atau norma yang dapat menjadi pegangan hidup di kemudian hari. Sehingga pendidikan agama dapat memenuhi suatu fungsi yang sangat vital yaitu berusaha untuk menanamkan motivasi yang kuat bagi anak didik untuk menghubungkan nilai-nilai yang mereka pelajari dengan kenyataan sosial yang ada (lihat Triman, 2010). Hal ini sulit terjadi, sebab ada beberapa permasalahan di dalam penyelenggaraan pendidikan agama, yakni pertama peran guru agama yang kurang kompeten. Kedua, pola pengajaran yang sangat normatif. Ketiga, orientasi pengajaran pada ranah kognitif bukan pada ranah afektif. Sehingga pendidikan agama hanya sebatas menginformasikan ajaran agama (Tolchah Hasan, 2015).

Indonesia sebagai negara yang multikultur akan menghadapi tantangan besar jika masyarakatnya dengan pola keberagamaan yang fundamental dan konservatif. Terutama dalam melakukan pembangunan nasional. Lantas bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia yang beragama namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perbedaan. Menurut Azyumardi Azra, Indonesia yang sejak mula sudah multikultur merupakan sunnatullah yang harus dirawat dan dijaga. Cara merawat dan menjaganya adalah dengan membumikan pandangan multikulturalisme kepada masyarakat. Upaya untuk menjaga dan merawat multikulturalisme adalah melalui pendidikan. Ada dua model yang bisa dikembangkan, pertama pendidikan dengan mengedepankan multikulturalisme dan yang kedua mata pelajaran khusus yang memuat nilai-nilai multikultural (Azra, 2007).

Agama, pendidikan dan multikulturalisme merupakan tiga hal yang sebenarnya saling berkaitan. Agama mempunya cita-cita besar menjadikan manusia yang kaffah dan rahmat untuk seluruh alam. Pendidikan pun demikian sebagai upaya yang sadar dan tersistematis menjadikan manusia yang seutuhnya. Kemudian multikulturalisme sebagai paham pengakuan terhadap perbedaan. Masing-masing itu mempunyai peran yang pada dasarnya substansinya sama, yaitu membangun peradaban manusia yang lebih baik. Pada literatur review ini menjelaskan dinamikanya antara multikulturalisme, agama dan pendidikan.

Multikulturalisme dan Pendidikan

Konsep multikulturalisme awalnya berkembang dari Barat, terutama di negara Amerika Serikat untuk merespon permasalahan horisontal. Permasalahan yang menonjol adalah diskriminasi antar ras. Lebih khusus antara ras berkulit putih dan ras berkulit hitam. Diskriminasi tersebut menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan semakin tertindas. Seperti tidak adanya kebebasan hak, kesetaraan, dan keadilan. Masyarakat kulit hitam menjadi tertindas karena dianggap sebagai masyarakat yang berkasta rendah. Sehingga tidak pantas untuk melebihi masyarakat yang berkulit putih sebagai kasta yang lebih tinggi. Kastanisasi menjadi ukuran yang dominan di dalam kehidupan bermasyarakat di Barat pada waktu itu. Selain itu karena meningkatnya imigran dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda, yang mana pengelolaan budaya yang beragam dan berbeda tidak berhasil dengan strategi melting pot maupun salad bowl. Pada dekade tahun 1960 konsep multikulturalisme mengemuka sebagai jalan keluar membebaskan permasalahan yang terus terjadi (Tiedt and Tiedt, 2005: 1–12).

Kata kunci yang dapat digunakan dalam melihat sejarah perkembangan konsep multikulturalisme adalah ‘perbedaan’(diversity). Kata kunci ini sebagai keniscayaan sosial yang tak mungkin dapat dihindari. Karena perbedaan, menjadikan masyarakat beragam dalam mensikapinya. Terutama bagi pengelola negara dalam mengambil kebijakan. Ada yang merespon positif karena kebijakan dapat mendukung adanya perbedaan dan ada pula yang negatif karena mengesampingkannya. Karena itulah perbedaan sebagai awal mula dari masalah-masalah sosial yang terus berkecamuk hingga kini, terlebih bagi yang tidak menerimanya. Perkembangan konsep multikulturalisme berupaya untuk mengelola perbedaan itu agar dapat membantu mewujudkan peradaban manusia yang lebih baik. Di Kanada konsep multikulturalisme didukung oleh masyarakat untuk melakukan pengakuan terhadap segala budaya (politic recognition). Pengakuan terhadap budaya memberikan ruang untuk keragaman dan perbedaan (Day, 2000: 3-11).

Will Kimlicka menegaskan perbedaan budaya di Barat disebabkan karena dua hal, yakni tidak dapat bergabungnya kelompok yang minoritas terhadap budaya yang mayoritas dalam sebuah negara atau pada wilayah tertentu. Berikutnya karena meningkatnya imigrasi secara individual maupun berkeluarga. Terjadinya imigrasi ini secara besar-besaran, sehingga keragaman budaya semakin meningkat. Dampaknya adalah terjadinya kelompok minoritas dan mayoritas yang sering tidak ketemu. Lebih lanjut Kimlicka menyatakan bahwa multikulturalisme sebagai pelindung terhadap kemajemukan budaya tersebut. Multikulturalisme sebagai pengakuan atas keberadaan terhadap budaya-budaya dan identitas masyarakat yang beragam dan berbeda (Kymlicka, 1995: 10–14).

Multikulturalime sebagai paham atau pandangan yang menerima dan menghargai segala perbedaan. Baik perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, bahasa, maupun negara. Penerimaan itu bukan hanya wujud apatis terhadap perbedaan. Yang dimaksud adalah toleransi terhadap perbedaan dan kemajukan, kemudian mendukung dan memberi kesempatan kepada semua manusia. Prinsip-prinsip nilai yang harus dikedepankan adalah, humanisme, keadilan, demokrasi kesetaran dan toleransi. Azyumardi Azra menegaskan bahwa multikulturalisme adalah sebagai pandangan dunia yang mengakui dan menerima keragaman budaya (Azra, 2007).

Pada sisi lain multikultualisme merupakan politik kebudayaan untuk memberi kesamaan hak terhadap manusia yang memiliki perbedaan budaya, agama, etnik, suku, dll. Selain itu, multikulturalisme sebagai kebijakan sosial, moral dan kultural. Kemudian pilar-pilar yang mendasarinya adalah demokrasi, persamaan di depan hukum, kebebasan, dan pengakuan atas dasar keragaman (pluralisme). Pilar tersebut mampu memberikan pengikat, penghubung, dan pengaman eksistensi keragaman budaya (Nata, 2014: 237).

Seorang pemikir pendidikan Indonesia, H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa multikulturalisme tidak sebatas konsep budaya namun mengandung dua aspek yaitu historisitas suatu komunitas dan perkembangan politik. Dua aspek itu sangat penting dalam memengaruhi persepsi kehidupan masyarakat dalam berbangsa. Menurutnya multikulturalisme yang harus dikembangkan ialah; (1) multikulturalisme yang bertujuan, yakni mampu mengangkat segala potensi bangsa baik budaya, ekonomi maupun keagamaan; (2) multikulturalisme sebagai benteng pertahanan  terhadap penyerangan kapitalisme global; (3) multikulturalisme di masa depan akan terus-menerus bergumul dengan hegemoni di dalam masyarakat sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang didominasi oleh kelas yang berkuasa (Tilaar, 2004: 90–95).

Menururut Robert W Hefner, multikulturalisme menggantikan politik liberalisme dan modernisme. Karena keduanya belum siap dalam kemajemukan budaya. Terlebih kebijakan politik modernisme yang menuntut adanya homogenitas. Sehingga jika dihadapkan dengan masyarakat yang beragam dan majemuk akan menimbulkan masalah. Di Amerika, Kanada dan Australia menjadikan multikulturalisme sebagai politik kebangsaan. Hefner juga menegaskan politik multikulturalisme di setiap negara mempunyai konsep secara operasional yang berbeda. Kondisi budaya, agama, politik dan sejarah ikut turut campur dalam mengembangkan konsep tersebut. Namun pada dasarnya adalah tetap menjaga pluralisme, demokrasi, dan keadilan. Hal ini akan menjadi distingsi politik kebangsaan multikulturalisme antara Barat dan Asia Tengara (Hefner, 2007).

Jadi, konsep multikulturalisme sebagai jalan tengah untuk membangun masyarakat dinamis yang berkeadilan, berkemanusiaan dan demokratis. Keragaman dan perbedaan masyarakat bukan menjadi hambatan melainkan sebagai potensi besar untuk mengembangkan peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Multikulturalisme dapat diterapkan disemua sendi kehidupan masyarakat, namun melalui kebijakan politik menjadi tepat. Yang paling signifikan pengaruhnya dalam membumikan multikulturalisme adalah melalui dunia pendidikan. Seperti pernyataan Azyumardi Azra yang sudah dikemukakan diatas multikulturalisme melalui pendidikan dapat merawat dan menjaga kemajemukan dan perbedaan.

Gagasan pendidikan yang berbasis multikultural dalam hal ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan. Baik pada sistem administrasi, pola pembelajaran, kurikulum, materi pembelajaran, dan lainnya yang terkait dengan pendidikan. Gagasan ini menjadi penting, karena dalam pendidikan mempunyai program yang jelas dan sistematis dalam membentuk karakter dan budaya anak disekolah.

Pendidikan mempunyai peran penting untuk silang budaya antar personal yang berbeda negara, kelompok etnik atau agama, dan untuk menegosiasikannya secara profesional. Di dalam pendidikan multikultural mempunyai upaya untuk memperdalam dan memperluas komunikasi interpersonal ataupun internasional pada persoalan ekonomi, budaya maupun persoalan sosial lainnya terhadap segala perbedaan. Perbedaan budaya tidak akan menjadikan sebuah permasalahan bahkan dapat menjadi kesempatan untuk memperkaya pengalaman. Tentu pengalaman tersebut dapat bermanfaat untuk pengembangan dalam kehidupan sosial.Salah satu contoh di China proses integrasi multikulturalisme melalui pengajaran bahasa Inggris menjadi efektif sebagai jembatan tranmisi budaya yang baik dari Barat maupun dari Timur. Karena dengan ini akan memberikan kepahaman untuk saling mengenal antar siswa dengan budaya yang minoritas terhadap yang mayoritas(Wei, 2013).

Prinsip-prinsip multikulturalisme dalam pendidikan dapat menghasilkan proses yang lazim dalam masyarakat modern. Seperti halnya kehidupan yang demokratis, keperluan hukum, rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan, globalisasi ekonomi, teknologi, dan hubungan budaya antar manusia dan negara. Kehadiran pendidikan multikutural tentu tidak hanya memerhatikan yang minoritas saja, namun juga pada kelompok sosial tanpa melihat persoalan besar atau kecil. Pendidikan multikultural bisa dilakukan dalam sekolah, keluarga, media masa, buku-buku, perfilman, dan lingkungan sosial (Baraskoka, 2013).

Tilaar menegaskan bahwa pendidikan yang berbasis multikultural harus diarahkan pada tiga prinsip dalam penyususnan program. Pertama, pendidikan multikultural berdasarkan atas pedagogik kesetaraan (equity pedagogik). Prinsip ini bukan hanya mengakui akan hak asasi manusia melainkan hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, dan kelompok bangsa. Kedua, pendidikan multikultural ditujukan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas. Dan yang ketiga pendidikan multikultural mampu mengambil dan memanfaatkan peluang dari globalisasi (Tilaar, 2004: 216–222). Sudah sepatutnya model pendidikan multikultural menjadi dasar pengembangan pendidikan di seluruh Indonesia. Universalitas nilai-nilai multikultural tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun etika lokal dan global.

B. Pendidikan Agama dan Perannya

Agama dengan ajaran-ajarannya hadir sebagai petunjuk yang nyata bagi umat manusia. Agama mempunyai cita-cita besar yaitu memberikan rahmah kepada semua makhluk di jagat raya ini (QS. al-Anbiya’ 107). Menurut al-Raghib kata Rahmah dalam ayat tersebut  diartikan sebagai kelemah-lembutan bagi penerimanya (Al-Is}faha>ni, 2009: 196). Untuk merealisasikannya itu sudah tentu melalui proses yang disebut dengan pendidikan. Baik pendidikan secara formal maupun non formal. Menurut Victor H. Kazanjian bahwa, pendidikan sebagai transformasi nilai-nilai agama dalam pengembangan wacana akademik dan kepribadian peserta didik. Agama bisa menjadi tempat dalam dialog akademik (Kazanjian and Laurence, 2006). Nilai-nilai agama mampu menginspirasi dalam kehidupan manusia secara personal maupun secara sosial dan pendidikan sebagai proses untuk mentransformasikannya itu.

Beberapa temuan lain menyatakan bahwa hadirnya agama di lembaga pendidikan bukan menjadi faktor pemicu pemikiran yang fundamental dan konservatif. Sebenarnya agama memberi dorongan yang kuat membentuk karakter yang dinamis dan baik. Seperti dalam temuan Matthew J. dkk., yang menunjukkan bahwa agama, spiritualitas dan idiologis di lembaga pendidikan berpengaruh kuat dalam aspek psikologis dan kepribadian siswa. Pandangan keagamaan menjadi aspek penting dalam membangun perilaku hidup seseorang (Mayhew and Bryant, 2013). Fakta ini menjelaskan nilai-nilai agama berpengaruh dalam pembentukan budi pekerti siswa.

Di samping itu, agama menjadi peran penting dalam memberikan kontribusi bagi layanan pendidikan inklusif, bukan sebaliknya. Inklusifitas menjadi penting karena sebagai media untuk membangun masyarakat yang menerima perbedaan, bersikap demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Lai and Zhang, 2014). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Robert Jackson bahwasanya pendidikan agama mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan antar budaya. Pluralisme dan demokrasi sebagian diantara orientasi yang dikedepankan (Jackson, 2004: 17–18).

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Abdul Fatah yang berjudul “Budaya Toleransi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” menunjukkan pendidikan agama Islam berpengaruh penting dalam mengembangkan budaya toleransi. Fatah menyatakan bahwa kurikulum PAI di sekolah menengah atas (SMA) mampu membangun budaya toleransi beragama terhadap semua warga sekolah. Budaya toleransi dalam kurikulum PAI menurutnya, diimplementasikan melalui dua cara. Pertama pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center) dan yang kedua dengan pendekatan contextual teaching learning, yakni siswa menghubungkan antara realitas kehidupan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya budaya toleransi diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler (Fatah, 2012).

Pemahaman agama menjadi penentu yang dapat memicu pemahaman fundamentalisme/konservatisme atau sebagai inspirasi manusia menuju multikultural. Hal ini senada dengan data penelitian yang menyatakan bahwa, masyarakat lebih mengandalkan otoritas keagamaan sebagai sumber pengetahuan tentang peran sosial politik, dan berkehidupan sosial (Moaddel and Karabenick, 2008). Jadi, pendidikan agama memegang peran penting dalam mengembangkan sikap dan pemahaman anak didik. Tidak lain adalah membangun persepsi terhadap ajaran agama secara baik dan benar yang menuju pada keberagamaan yang inklusif. Proses transformasi nilai-nilai agama menjadi kunci dasar dalam membangun persepsi tersebut. Pendidikan yang berbasis multikultural adalah sebagai alternatif untuk mengembangkannya itu.

Mengembangkan pendidikan yang berbasis multikultural harus berangkat dari komitmen sejak awal dalam menyelenggarakan pendidikan. Jika tidak, program pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai multikultural tentu tidak terwujud. Sebab tujuan diselenggarakannya pendidikan itu yang memengaruhi secara praktis berjalannya program pendidikan.

C. Implementasi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural adalah istilah yang memayungi kebijakan, kurikulum, dan program pendidikan yang menghargai dan memasukkan berbagai pandangan dunia,mengakui ketidakadilan sosial dan memberdayakan seluruh siswa untuk meraih prestasi akademik (Baidhawy, 2007: 108). Dengan demikian pendidikan ini akan memberikan wawasan dan cakrawala yang terbuka lebar kepada anak didik. Terlebih untuk menerima dan mengakui perbedaan. 

Dalam tataran praktiknya menurut Tilaar, pendidikan multikultural dapat melalui lima program prioritas. Pertama lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya. Lembaga pendidikan selain sebagai pusat belajar dan mengajar (intellectual development) juga merupakan pusat penghayatan dan pengembanganbudaya lokal, nasional maupun global. Kedua melalui pendidikan kewargaan. Pendidikan ini titik tolaknya budaya dalam lingkungan peserta didik yang kemudian akan bermuara kepada nilai-nilai budaya nasional. Ketiga melalui kurikulum pendidikan multikultural. Otonomi sekolah memberikan kesempatan untuk menyusun kembali kurikulum yang berbasis multikultural yang sesuai dengan kebutuhan. Keempat, kebijakan penyebaran informasi. Kebijakan ini penting karena dapat memberi petunjuk bagi anak didik untuk memilih dan menerima informasi-informasi baik dari guru, buku-buku, dan teknologi informatika. Kelima melalui pendidikan guru. Komptensi guru dalam hal ini signifikan sekali pengaruhnya terhadap penanaman nilai-nilai multikultural anak didik (lihat Tilaar, 2012: 223– 232).

Bagi SMA Plus implementasi pendidikan multikultural dilakukan secara komprehensif dan saling terintegrasi. Penerapannya berada pada semua eleman di sekolah. Mulai dari sistem kependidikan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Selanjutnya semua pihak sekolah, baik kepala sekolah hingga staf pengajar maupun karyawan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai multikultural dalam lingkungan sekolah. Hal ini bukan terkecuali, misalnya guru agama saja, atau guru kewarganegaraan.

Implementasi pendidikan multikultur di SMA Plus didasarkan atas misi sekolah sejak awal didirikan. Misi tersebut adalah; (1) Menghasilkan siswa yang berprestasi tinggi dan mampu bersaing melanjutkan ke perguruan tinggi terkemuka tingkat nasional & tingkat dunia (Internasional); (2) mengintegrasikan kurikulum, metodologi dan program yang berkesinambungan berbasis science, liberal arts, sustainable eco development dan entrepreneurship yang menghasilkan insan yang gemar belajar, kreatif, mandiri dan berbudi pekerti luhur; (3) menumbuhkan budaya akademik dan budaya organisasi yang akan menjadi landasan kehidupan civitas akademika dan membentuk kepribadian siswa selanjutnya; (4) menjadi kebanggaan Group Pembangunan Jaya sebagai sekolah umum yang menghargai perbedaan/multikultural, toleran dan bermartabat (Profil Sekolah, no date).

Keempat misi tersebut sangat jelas menunjukkan tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Secara substansial misi-misi tersebut senada dengan Jams A Banks. Dalam hal ini Banks menguraikan tujuan penyelenggaraan pendidikan multikultural meliputi; (1) saling mengenal antar budaya yang berbeda; (2) menyediakan alternatif kompetensi seperti bahasa, budaya dan etnik; (3) meniadakan diskriminasi siswa (4) memfasilitasi segala kebutuhan siswa dalam rangka mengembangkan bakat yang dimiliki; (5) mengasimilasi dan mengakulturasi budaya-budaya siswa yang berbeda (Banks, 2008: 1–5).

SMA Plus dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis multikultural melalui beberepa strategi berikut. Pertama, desain kurikulum yang terintegrasi. Kedua,penanaman kesadaran dan pembiasaan. Ketiga, kesamaan identitas pakaian. Keempat, pendidikan agama. Dalam penerapan ini semua tenaga kependidikan terlibat mulai dari kepala sekolah, guru hingga karyawan.

D. Integrasi Kurikulum

Menurut UU Sisdiknas tahun 2003, kurikulum di maknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tentang bahan pembelajaran serta cara untuk penggunaan penyelenggaraan program pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Dalam merencanakan kurikulum yang berbasis multikultural menurut SMA Plus ini harus didasari atas tujuan yang jelas dalam mengembangkan multikultural. Tanpanya kurikulum pendidikan multikultural tidak akan mungkin terbangun.

Pendidikan multikultural yang dikembangkan SMA Plus adalah pendidikan yang memberikan fasilitas dan mengembangkan potensi siswa tanpa membedakan latar belakang. Berikutnya memberikan pelayanan tanpa ada diskriminasi.

Pandangan dasar itu yang membuat desain kurikulum sekolah terintegrasi untuk menciptakan budaya multikultural di sekolah. Kurikulum unggulan meliputi science, entrepreneurship, liberal art, sustainable eco development. Masing-masing kurikulum mempunyai kompetensi yang berbeda. Ada tujuh prinsip dalam pengembangan kurikulum unggulan ini yakni; (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan; (2) beragam dan terpadu; (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) menyeluruh dan berkesinambungan; (6) belajar sepanjang hayat; (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Namun lebih khusus untuk pengembangan multikulturalisme di sekolah adalah dalam kurikulum leberal art.

Pada kompetensi liberal art indikator hasil belajar yang dicapai adalah memahami perkembangan IPA, Sosial dan Budaya, mampu berkomunikasi, bermoral tinggi, bergaul dengan santai, menguasai cara menulis, mendengarkan dan berfikir kritis, mampu menghitung dan mengalkulasi, serta menghargai hasil karya pertunjukkan. Komptensi liberal art ini dikembangkan ke dalam bidang studi Pendidikan Agama, PKn, Bahasa Inggris, Sejarah, Sosiologi, dan beragam rumpun pelajaran humaniora lainnya. Jadi, integrasi nilai-nilai multikultural ada pada masing-masing bidang studi tersebut. Kurikulum ini mengembangkan 3 unsur yaitu, etika, komunikasi, seni, dan moral.

Seperti dalam penjelasan Banks tentang dimensi pendidikan multikultural, bahwa adanya kurikulum liberal art dan yang lainnya itu merupakan bagian dari integrasi konten dan proses kontruksi pengetahuan. Adanya saling keterkaitan dan keterpaduan yang dilakukan oleh guru dari berbagai disiplin ilmu, konsep, prinsip, budaya dan bahasa menunjukkan telah melakukan integrasi konten. Kemudian guru memberikan pemahaman kepada siswa atas pengetahuan itu diciptakan dan berpengaruh kepada ras, etnik, gander,dan kelas sosial terhadap perseorangan ataupun kelompok. Membangun pengetahuan yang mampu memberi pengaruh baik terhadap perbedaan, merupakan bagian dari proses kontruksi pengetahuan (lihat Banks, 2008: 31).

E. Penanaman dan Pembiasaan Kesadaran Multikultural

Selain dengan kurikulum liberal art ada program lain yang memang secara khusus diperuntukkan dalam penanaman nilai-nilai multikultural di Sekolah. Program ini merupakan kegiatan sebelum anak didik memasuki pembelajaran sekolah, yakni mengenalkan kenyataan multikultural dan penanaman kesadaran akan hal itu. Hal ini menjadi penting agar anak didik tidak mengalami shock culture,sehingga mampu bersikap multikultural.

Program penanaman kesadaran ini dilakukan dalam setahun sekali yang diperuntukkan siswa yang baru masukpada tahun ajaran baru sekolah. Program ini disebut dengan sosialisasi budaya sekolah (SBS). Sosialisasi ini semacam orientasi siswa namun secara khusus didesain untuk menanamkan multikulturalisme. Biasanya dilaksanakan selama dua hari. Materi-materi memuat empat unsur yaitu penanaman terkait dengan keragaman dan perbedaan, leadership, outbond dan field trip. Field trip ini kunjungan lapangan bersama-sama yang terkait dengan materi, tujuannya adalah untuk  menanamkan kebersamaan dan mengetahui fakta sosial.

Program SBS itu sebagai jembatan awal siswa memasuki kehidupan multikultural di sekolah. Demikian ini dimaksudkan untuk membangun suasana/lingkungan sekolah yang menyenangkan dan terintegrasi dari berbagai keragaman yang berbeda. Hal ini mengupayakan seperti yang Staton nyatakan tentang pengajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode pembelajaran akan membantu keberhasilan dalam program pendidikan multikultural. Staton menguraikan, setidaknya untuk mendukung dalam pengembangan dimensi multikultural ada lima poin ini. Pertama, perlunya mengakui kecakapan budaya yang dimiliki. Kedua, menumbuhkan kepercayaan siswa terhadap kesiapannya dalam pertemuan berbagai budaya yang berbeda. Ketiga, mendiskusikan dengan metode yang bervariasi dalam kurikulum pendidikan. Keempat, mendiskusikan penerapan terhadap kompetensi budaya dalam program pembelajaran. Kelima, menyoroti atas hasil evaluasi kurikulum (Staton et al., 2013). Program SBS dilaksanakan tidak lain adalah menumbuhkan kepercayaan dan kesiapan siswa dalam memasuki lingkungan yang beragam. 

Setelah sekolah menumbuhkan kesadaran, kepercayan dan kesiapan kepada siswa terhadap keragaman, selanjutnya melakukan program pembiasaan-pembiasaan. Program ini sebagai aktifitas rutinitas keseharian yang dilakukan anak ketika sudah aktif dalam kegiatam pembelajaran di sekolah. Seperti setiap mengawali pembelajaran dengan berdoa yang mana masing-masing siswa diberi kesempatan memimpin berdoa sesuai agama dan bergantian. Kemudian ketika berupacara, petugas upacara terutama pemimpin upacara bergantian. Siswa yang mayoritas tidak mendominasi segalanya. Berikutnya pembiasaan dalam melaksanakan ibadah dan saling menghargai atas masing-masing keyakinan siswa. Ada 4S yang selalu dibudayakan oleh sekolah sebagai bagian usaha memupuk multikulturalisme siswa. 4S itu adalah senyum, sambut, salam dan sapa. Budaya ini dipraktikkan ketika masuk sekolah di pagi hari ada salah satu petugas, guru yang berdiri di depan gerbang masuk dan memberi 4S kepada siswa. Selanjutnya, semua siswa ketika bertemu guru, teman, tamu, dan karyawan sekolah menjalankan 4S tersebut. Praktik ini saya lihat langsung saat berada di Sekolah Boarding Plus seperti halnya SMP/SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, guru dan siswa ramah berinteraksi, saling tegur sapa dan memberikan salam. Menurut Dahlan, 4S ini dibudayakan supaya siswa bisa berinteraksi tanpa melihat latar belakang seseorang (Dahlan, 2015).

Pembiasaan-pembiasaan tersebut bermaksud untuk membangun budaya sekolah yang inklusif. Budaya inklusif di sekolah sudah tentu menjunjung tinggi multikulturalisme. Menurut Kimlicka dengan adanya multikulturalisme –dalam hal ini adalah di sekolah– maka semua warga yang ada akan terlindungi dan merasa aman-nyaman. Baik yang mayoritas maupun yang minoritas (Kymlicka, 1995).

F. Pendidikan Agama

Semua guru dan semua mata pelajaran mempunyai peran penting dalam pengembangan multikulturalisme. Integrasi ke dalam pelajaran adalah sebagai pendekatan yang paling dikedepankan. Integrasi tersebut menyesuaikan masing-masing karakter mata pelajaran. Terlebih dalam kurikulum liberal art. Namun, yang paling menonjol dan sebagai pendorong yang fundamental pengembangan multikulturalisme adalah pendidikan agama. Sebelumnya, pada awal pendaftaran siswa diberi ketegasan soal agama apa yang diyakini. Ketegasan ini atas sepengetahuan wali murid, yaitu dengan mengisi dan menandatangani form yang diisi oleh wali murid. Tujuannya adalah supaya ada kejelasan ketika sekolah memberikan pembinaan dalam pendidikan agama. Terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang multi agama. Namun sekolah pun memberi kebebasan jika ingin belajar agama lain. Bahkan, memfasilitasinya.

Pendidikan agama dimaksudkan memberi pengembangan dan pembinaan apa yang menjadi keyakinan siswa. Seperti dinyatakan Iwan bahwa pendidikan agama memberikan pembinaan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing siswa. Agar ada kesinambungan yang diberikan di rumah dengan di sekolah. Memberikan pembinaan anak agar menjadi salih secara pribadi, salih secara sosial dan salih terhadap alam sekitar. Pendidikan agama menjadi penyangga penting dalam menegakkan multikulturalisme, sebab dalam agama memberikan beberapa petunjuk tentang hal itu (Iwan Ridwan, 2015). Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sharon Lai, bahwa pendidikan agama telah membantu mengkonstruksikan ke dalam pendidikan yang inklusif (Lai and Zhang, 2014).

Pendidikan agama termasuk dalam kurikulum liberal art yang mempunyai pengembangan pada unsur moral, etika, komunikasi dan budi pekerti. Artinya dalam hal ini pendidikan agama mempunyai peran pembinaan pada dimensi teologis, dimensi kemanusiaan dan kealaman. Pengembangan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama merupakan pengembangan pada dimensi kemanusiaan.Ada tiga pola yang diterapkannya. Pola pertama yaitu integrasi nilai-nilai mutikultural kedalam materi ajar. Pola kedua metode pembelajaran dan pola ketiga pendidikan lintas agama.

Pola pertama integrasi nilai-nilai multikultural ke dalam materi ajar. Misalnya, pembahasan agama terkait dengan persaudaraan, kecintaan, keadilan yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan/muamalah dihubungkan dengan nilai-nilai dasar dari multikulturalisme, demikian akan menjadi terintegrasi. Selanjutnya pada pola kedua yaitu pada metode pembelajaran juga menjadi penting. Pendidikan agama di Sekolah Plus menggunakan beberapa variasi model pembelajaran, yang sering digunakan adalah ceramah, interaktif, indoor dan out door. Pola-pola ini menurut Banks disebut dengan integrasi konten.

Pola yang ketiga adalah mengadakan kajian lintas agama. Kajian ini biasanya diselenggarakannya pada moment tertentu.Misalnya ada meteri pendidikan Islam tentang kerukunan beragama. Pada moment ini guru agama Islam menghadirkan guru-guru agama lain dalam satu forum/kelas. Hal ini bertujuan untuk langsung mengonfirmasi kepada ajaran agama lain dan mencari kesamaan yang universal sehingga sadar akan pentingnya kebersamaan dan kerukunan. Ini merupakan bentuk pertama dari pola ketiga. Bentuk selanjutnya yaitu seminar. Sekolah secara khusus mengadakan seminar dengan tema tertentu dengan menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama kepada semua siswa yang beragam. Hal ini untuk memberi pemahaman akan pentingnya perbedaan. Menururt Dahlan, seringnya siswa mendapatkan wawasan yang berbeda membuat siswa menjadi terbuka dan akhirnya moderat (Dahlan, 2015).

Dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultur pada kurikulum pendidikan agama mengacu pada filosofi dasarnya yaitu menerima dan mengapresiasi perbedaan, menghormati harga diri kemanusiaan, tanggung jawab untuk komunitas dunia, dan perhatian terhadap bumi. Pola-pola tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan tujuan pendidikan multikultural. Senada dengan pernyataan Arwater terkait dengan 6 tujuan yang bisa diidentifikasi dalam pendidikan multikultural, yakni; (1) menilai dan mengahargai berbagai perspektif sejarah; (2) menguasai dan memahami kesadaran budaya; (3) mampu mengembangkan untuk menafsirkan atas komunikasi atau bentuk budaya yang berbeda dari masyarakat; (4) memberikan penghargaan atas kompetensi antar budaya; (5) kesadaran berbangsa, bernegara dan dinamika global; (6) mengembangkan aksi sosial yang berdasar nilai, keyakinan dan pengetahuan (Atwater, 2010: 103–108).

Dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pembinaan keagamaan, SMA Plus telah menyediakan lima sarana tempat ibadah. Masing-masing sarana tempat ibadah itu tersedia lengkap bersama fasilitasnya. Menurut Reni, masing-masing siswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka. Selain itu pembiasaan untuk saling menghargai selalu ditekankan. Dengan seperti ini budaya sekolah menjadi terbentuk. Keterpaduan antara pengetahuan, praktik kehidupan dan budaya menjadi sarana siswa sadar akan perbedaan dan toleransi (Reni, 2014).

Model pendidikan agama yang seperti itu membentuk pada keberagamaan siswa yang moderat. Moderatisme atau keberagaman siswa yang inklusif ini terbukti pada kerjasama yang baik pada diri masing-masing siswa walaupun mereka beragam dan berbeda. Salah satu contoh adalah ketika siswa muslim sedang mengadakan acara maulidan, siswa yang beragama lain ikut membantu melakukan persiapan. Bahkan ada siswa yang bergama Kristen ikut bergabung dalam acara dengan memainkan musik. Begitu pula sebaliknya, jika siswa lain mengadakan perayaan agamanya, misalnya siswa Kristen, dan siswa muslim dan yang lainnya ikut membantu persiapannya. Hal ini tentu bukan sinkretisme agama. Namun adanya saling menghargai dan mengapresiasi antar siswa yang berbeda agama. Karena keterbukaan siswa ini pada level kebersamaan/hubungan sesama bukan pada level teologis atau ritual ibadah. Menurut agus salah satu siswa kelas sebelas menyatakan, bahwa kebersamaan dan kerjasama antar siswa pada kegiatan-kegiatan tidak terbatas dengan perbedaan agama. Sepanjang itu tidak pada ranah ritual tidak menjadi masalah (Agus, 2015).

Sikap yang ditunjukkan Agus dan kawan-kawannya tersebut merupakan dampak dari penyelenggaraan pendidikan agama yang berkontribusi dalam mengedepankan dimensi multikultural dalam kehidupan sosial. Pendidikan agama telah berfungsi dalam perubahan sosial, misalnya; (1) berusaha memupuk sifat-sifat seperti keberanian hidup, kesanggupan untuk hidup mandiri dan penuh inisiatif, peka terhadap hak dan kebutuhan sesama, sanggup bekerjasama terhadap kepentingan umum dan tidak takut terhadap perubahan sosial; (2) memupuk motivasi yang kuat terhadap anak didik untuk mempelajari fakta sosial dan perubahannya; (3) berupaya merangsang anak didik untuk mengamalkan iman yang mereka yakini; (4) berusaha berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non agama (Triman, 2010: 108). Cakupan ini sangat sesuai dengan maksud dari pendidikan multikultural.

Agama telah memengaruhi pendidikan multikultural, dan juga pendidikan multikultural telah memengaruhi agama. Keduanya saling berperan dan terintegrasi. Kemudian keduanya  memengaruhi perubahan perilaku anak didik yang pada akhirnya akan memengaruhi perubahan sosial budaya. Integrasi agama, pendidikan dan multukulturalisme menciptakan keberagamaan yang inklusif. Semakin terintegrasi antara agama, pendidikan dan budaya semakin dinamis pula perubahan sosial yang terjadi.

G. Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa upaya untuk memperkuat multikulturalisme di sekolah umum plus adalah dengan pendekatan multikultural. Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultural adalah dengan pendekatan komprehensif. Berdasarkan kajian ini pendekatan komprehensif substantif mengenai hal ini ada lima hal. Lima hal itu adalah pertama, adanya tujuan utama atau komitmen sekolah dalam mengembangkan nilai-nilai multikultural. Kedua, membangun kesamaan persepsi untuk mengurangi prasangka buruk. Ketiga, integrasi kurikulum. Keempat, penanaman kesadaran dan pembiasaan di dalam lingkungan sekolah. Dan Kelima melalui pendidikan agama. Dari beberapa program pendidikan multikultural tersebut pendidikan agama berperan untuk mendorong keberhasilannya itu. Pendidikan agama sebagai pemicu kuat untuk membentuk keberagamaan siswa yang moderat. Ada tiga hal yang menjadi orientasi pendidikan agama, yakni pengembangan siswa pada dimensi teologi-spiritual, kemudian pada dimensi kemanusiaan dan pada dimensi kealaman. Hal inilah yang merupakan pendidikan agama memperkokoh keberhasilannya pendidikan multikultural. Wallahu a’lam bish shawab.

Sumber Bacaan:

Achilov, D. and Sen, S. (2016) ‘Got political Islam ? Are politically moderate Muslims really different from radicals ?’, International Political Science Review, pp. 1–17. doi: 10.1177/0192512116641940.

Al-Is}faha>ni,  al-R. (2009) al-Mufrada>t Alfa>z} al-Qura>n, al-T{ab‘ah al-Ra>bi‘ah. Bayrut: Da>r al-Qalam.

Atwater, M. M. (2010) ‘Multicultural Science Education and Curriculum Materials’, pp. 103–108. doi: 10.1080/00368121003631652.

Azra, A. (2007) Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.

Baidhawy, Z. (2007) Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Erlangga.

Banks, J. A. (2008) An Introduction Multicultural Education. Boston: Pearson.

Baraskoka, A. (2013) ‘Multiculturalism As Important Characteristic of Contemporary Education’, IJCRSEE, 1(1).

Darmadi, D. (2016) ‘Guru Agama Makin Tak Toleran’, Tempo Newspaper. Available at: https://www.tempo.co/read/kolom/2016/12/26/2446/guru-agama-makin-tak-toleran.

Day, R. J. F. (2000) Multiculturalism and The History of Canadian Diversity. Canada: University of Toronto Press.

Duderija, A. (2010) ‘Constructing the Religious Self and the Other: Neo-Traditional Salafi Manhaj’, Islam and Christian–Muslim Relations, 21(1), pp. 75–93.

Fatah, A. (2012) Budaya Toleransi Dalam Pebelajaran Pendidikan Agama Islam. Ciputat: Progressive Muslim.

Hasan, K. T. (2015) Capaian dan Pengaruh Pendidikan Agama Dipertanyakan, http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=104603.

Hefner, R. (2007) ‘Pendahuluan: Multikulturalisme dan Kewarganegaraan di Malaysia, Singapura dan Indonesia’, in Politik Multikulturalisme Menggugat Realitas Kebangsaan. Yogyakarta: impulse kanisius, pp. 11–20.

Jackson, R. (2004) Rethinking Religious Education and Plurality Issues in Diversity and Pedagogy. London: Routletge.

Kazanjian, V. H. and Laurence, P. L. (eds) (2006) Education as Transformation: Religious Pluralism, Spirituality, and a New Vision for Higher Education in America. New York: Peter Lang Publishing,.

Kymlicka, W. (1995) Multiculture Citizenship. USA: Oxford University Press, USA.

Lai, Y. S. S. and Zhang, K. C. (2014) ‘A Comparison on Inclusive Practices for Children with Special Needs in Faith-Based Kindergartens in Hong Kong’, Journal of Religion and Health, 53(3), pp. 809–824. doi: 10.1007/s10943-013-9676-3.

Mayhew, M. J. and Bryant, A. N. (2013) ‘Achievement or Arrest? The Influence of the Collegiate Religious and Spiritual Climate on Students’ Worldview Commitment’, Research in Higher Education, 54(1), pp. 63–84. doi: 10.1007/s11162-012-9262-7.

Moaddel, M. and Karabenick, S. A. (2008) ‘Religious Fundamentalism among Young Muslims in Egypt and Saudi Arabia’, Social Forces, 86(4), pp. 1675–1710. doi: 10.1353/sof.0.0059.

Nata, A. (2014) Sosiologi Pendidikan Islam. Depok: Rajawali Press.

Profil Sekolah (no date) http://sma.jayaschool.org/index.php?stkid=62.

Staton, L. J., Estrada, C., Panda, M., Ortiz, D. and Roddy, D. (2013) ‘A multimethod approach for cross-cultural training in an internal medicine residency program’, Medical Education Online, 18. doi: 10.3402/meo.v18i0.20352.

Tarobin, M. (2014) ‘Resepsi Aktivis Rohani Islam Terhadap Bacaan Keagamaan di SMAN 1 dan 3 Banda Aceh’, Penamas, 27(2), pp. 177–188.

Tiedt, P. L. and Tiedt, I. M. (2005) Multicultural Teaching A Hand Book of Activities, Information, and Resources. Edited by 7. Boston: Pearson.

Tilaar, H. A. R. (2004) Multikulturalisme tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.

Tilaar, H. A. R. (2012) Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Triman, A. H. (ed.) (2010) Menjadi Bangsa Terdidik Menurut Soedjatmoko. Jakarta: Buku Kompas.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 19 (2003). RI.

Wahid, D. (2014a) ‘Book Review Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia’, Studia Islamika, 21(2), pp. 375–390.

Wahid, D. (2014b) Nurturing The Salafy Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens In Contemporary. Utrecht University.

Wei, L. (2013) ‘Integration of Multicultural Education into English Teaching and Learning: A Case Study in Liaoning Police Academic’, Academi Publisher, 3(4), pp. 612–619.

Yani, Z. (2014) ‘Bacaan Aktivis Rohis: Studi Kasus Di SMA Negeri 3 dan 4 Kota Medan’, Penamas, 27(1), pp. 47–62.